DPR Akan Usut Pelanggaran HAM Densus 88 terhadap Aktivis Islam

Banyak tersangka yang langsung ditembak mati di tempat, sehingga tidak sempat diadili, apakah mereka benar2 bersalah atau hanya sebatas dituduh.

DPR Akan Usut Pelanggaran HAM Densus 88 terhadap Aktivis Islam

JAKARTA (voa-islam.com) – Setelah mendapat laporan mengenai kebiadaban aparat Densus 88 Mabes Polri dalam menyiksa para tersangka “terorisme” saat interogasi dalam tahanan dan proses penangkapan sewenang-wenang terhadap Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, akhirnya Komisi III DPR RI sepakat akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pencari Fakta Pemberantasan Terorisme.

Demikian antara lain hasil dari dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Forum Umat Islam (FUI) yang dihadiri hampir 50 ormas Islam di Gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta, Selasa (31/8). Dari FUI diwakili KH Muhammad Al Khaththath (Sekjen), Achmad Michdan (TPM), KH Mudzakir (FPIS), Munarman (FPI), Chep Hernawan (GARIS) dan Ustadz Abu Jibril (MMI), Ust. Sobri Lubis (FPI), Aru Syeif Ashadullah (Suara Islam), Ustadzah. Nurdiati Akma (MPU), dan Tokoh FUI lainnya. Sedangkan Komisi III diwakili Fachri Hamzah dan Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua), Ahmad Yani, Nudirman Munir, Adang Darojatun (anggota) dan lain-lain.

“Saya kira apa yang selama ini dilakukan Densus 88 dalam menginterogasi dengan cara menyiksa secara keji para tersangka teroris sebelum diadili, merupakan pelanggaran HAM dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ini tidak bisa lagi ditoleransi, sebab bangsa Indonesia adalah bangsa merdeka yang menjunjung tinggi HAM. Kita harus hapuskan kekejian semacam ini. Saya mengusulkan agar dibentuk Panja untuk menyelesaikannya,” tegas anggota Komisi III dari FPP, Ahmad Yani, yang akhirnya disetujui seluruh unsur pimpinan dan anggota Komisi III DPR yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Sedangkan menurut Nudirman Munir, tindakan Densus 88 itu merupakan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dari Polri terhadap umat Islam dengan tuduhan terorisme. Dengan melakukan penyiksaan, polisi telah melakukan pelanggaran HAM berat.

“Cara yang dilakukan Densus 88 dengan metode penyiksaan kejinya jelas menunjukkan jauhnya mereka dari kepribadian bangsa Indonesia. Apa kita ingin menciptakan Kamp Penyiksaan Guantanamo kedua di Indonesia,” tegas Nudirman Munir dengan merujuk Kamp Penyiksaan Guantanamo milik AS di Kuba.

“Densus 88 dan Satgas Anti Bom berperan seperti Kopkamtib pada masa Orde Baru dengan melakukan tindakan represif terhadap para aktivis Islam yang berseberangan dengan pemerintah. Saya minta keuangan Densus 88 dan Satgas Anti Bom diaudit, sebab pendanaannya tidak diambilkan dari APBN tetapi dari bantuan asing,” tegas Munarman.
Baca lebih lanjut

Iklan

Surat Terbuka Forum Umat Islam (FUI) ke-II Kepada Komisi III DPR-RI “MENOLAK REKAYASA TERORISME”

Inilah Surat Terbuka Forum Umat Islam kepada DPR-RI ‘Menolak Rekayasa Terorisme’

Bismillahirrahmanirrahiim

Surat Terbuka Forum Umat Islam (FUI) ke-II Kepada Komisi III DPR-RI
“MENOLAK REKAYASA TERORISME”

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Komisi III DPR-RI
dan Anggota Komisi III DPR-RI
Di Senayan Jakarta

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Melanjutkan surat terbuka FUI yang pertama kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI tertanggal 4 Rajab 1431 H/17 Juni 2010 tentang penolakan FUI atas rekayasa terorisme, khususnya berkenaan dengan adanya rekayasa sistematis untuk menangkapi dan membunuhi para aktivis Islam atas nama pemberantasan terorisme sebagaimana dulu rekayasa dengan operasi penumpasan terhadap apa yang dinamakan dengan Komando Jihad dan setelah ditangkapnya KH. Abu Bakar Ba’asyir secara tidak hormat dan keterlaluan pada hari Senin pagi 28 Sya’ban 1431 H/9 Agustus 2010 sepulang pengajian di lapangan Mapolres Banjar Patroman Jawa Barat oleh Tim Densus 88, maka Forum Umat Islam (FUI) menyatakan :

1. Menolak segala bentuk upaya TERORISASI Islam dan Tokoh Islam beserta umatnya.

2. Mengecam penangkapan KH. Abu Bakar Ba’asyir oleh Densus 88 Mabes Polri saat sedang SAFARI DA’WAH di Jawa Barat.

3. Menduga kuat bahwa penangkapan KH. Abu Bakar Ba’asyir merupakan:

a. POLITIK REKAYASA TERORISME karena berbagai rekayasa kasus oleh Polri telah terungkap, seperti Kasus Aan yang dinarkobakan, Kasus Pemulung yang dilinting-ganjakan, kasus Gayus, kasus Bibit-Chandra dan lain-lain.

b. POLITIK PENGALIHAN ISU dari kasus-kasus besar seperti Century, Kenaikan TDL, Pencabutan Subsidi BBM, Rekening Gendut Perwira Polri, Keterlibatan Polri dalam rekayasa berbagai kasus, teror bom elpiji oleh pemerintah kepada masyarakat, dan lain-lain, untuk menutupi ketidakmampuan pemerintahan pimpinan presiden lebay.

c. POLITIK PEMBERANGUSAN gerakan Islam untuk menakut-nakuti para Aktivis Islam yang memperjuangkan penerapan Syariat Islam. Politik pemberangusan ini adalah pesanan asing (kafir harby fi’lan).

4. FUI telah mendapatkan laporan bahwa ada REKAYASA TERORISME yang dimainkan oleh seorang Desertir Brimob yang bernama SUFYAN TSAURI yang telah merekrut dan melatih para tersangka “ PELAKU PELATIHAN MILITER ACEH “ di Mako Brimob Kelapa Dua-Cimanggis-Depok-Jawa Barat sejak tahun 2009. Dan juga bahwa pelatihan di mako Brimob maupun pelatihan militer di Aceh adalah inisiatif Sofyan Tsauri dan dibantu oleh polisi aktif bernama Tatang dan Abdi Tunggal. Keterlibatan Sofyan Tsauri dan dua polisi aktif tersebut sudah diakui oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang kepada media massa, Hal ini jelas menunjukkan bahwa kasus pelatihan militer Aceh tidak ada kaitannya dengan KH. Abu Bakar Ba’asyir.

5. Menuntut pembebasan KH. Abu Bakar Ba’asyir tanpa syarat.

6. Menyerukan kepada Ummat Islam untuk merapatkan Barisan dan memperkokoh Ukhuwwah Islamiyyah, serta melawan segala KEZALIMAN, sekaligus melakukan Pembelaan Hukum terhadap KH. Abu Bakar Ba’asyir sesuai dengan aturan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, Kepada Saudara Ketua beserta Anggota Komisi III DPR-RI kami Forum Umat Islam (FUI) mengimbau dan menyerukan :

1. Agar Saudara Pimpinan & Anggota Komisi III DPR-RI mengambil inisiatif untuk menolak dan menghentikan setiap upaya rekayasa terorisme yang mengorbankan anak bangsa sendiri, terlebih seorang ulama seperti KH. Abu Bakar Ba’asyir. Sebab pembunuhan atas jiwa seorang muslim sangat besar dosanya di sisi Allah SWT. Sebagaimana disebut dalam suatu hadits Nabi Muhammad Saw bersabda: “Sungguh hancurnya dunia dan seluruh isinya adalah lebih remeh bagi Allah SWT daripada dibunuhnya jiwa seorang muslim”. Dan sebagai wakil rakyat Saudara bertanggung jawab untuk mengontrol pemerintah agar melaksanakan kewajiban mereka melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat Islam, terlebih para ulamanya.
Baca lebih lanjut