DPR Akan Usut Pelanggaran HAM Densus 88 terhadap Aktivis Islam

Banyak tersangka yang langsung ditembak mati di tempat, sehingga tidak sempat diadili, apakah mereka benar2 bersalah atau hanya sebatas dituduh.

DPR Akan Usut Pelanggaran HAM Densus 88 terhadap Aktivis Islam

JAKARTA (voa-islam.com) – Setelah mendapat laporan mengenai kebiadaban aparat Densus 88 Mabes Polri dalam menyiksa para tersangka “terorisme” saat interogasi dalam tahanan dan proses penangkapan sewenang-wenang terhadap Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, akhirnya Komisi III DPR RI sepakat akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pencari Fakta Pemberantasan Terorisme.

Demikian antara lain hasil dari dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Forum Umat Islam (FUI) yang dihadiri hampir 50 ormas Islam di Gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta, Selasa (31/8). Dari FUI diwakili KH Muhammad Al Khaththath (Sekjen), Achmad Michdan (TPM), KH Mudzakir (FPIS), Munarman (FPI), Chep Hernawan (GARIS) dan Ustadz Abu Jibril (MMI), Ust. Sobri Lubis (FPI), Aru Syeif Ashadullah (Suara Islam), Ustadzah. Nurdiati Akma (MPU), dan Tokoh FUI lainnya. Sedangkan Komisi III diwakili Fachri Hamzah dan Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua), Ahmad Yani, Nudirman Munir, Adang Darojatun (anggota) dan lain-lain.

“Saya kira apa yang selama ini dilakukan Densus 88 dalam menginterogasi dengan cara menyiksa secara keji para tersangka teroris sebelum diadili, merupakan pelanggaran HAM dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ini tidak bisa lagi ditoleransi, sebab bangsa Indonesia adalah bangsa merdeka yang menjunjung tinggi HAM. Kita harus hapuskan kekejian semacam ini. Saya mengusulkan agar dibentuk Panja untuk menyelesaikannya,” tegas anggota Komisi III dari FPP, Ahmad Yani, yang akhirnya disetujui seluruh unsur pimpinan dan anggota Komisi III DPR yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Sedangkan menurut Nudirman Munir, tindakan Densus 88 itu merupakan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dari Polri terhadap umat Islam dengan tuduhan terorisme. Dengan melakukan penyiksaan, polisi telah melakukan pelanggaran HAM berat.

“Cara yang dilakukan Densus 88 dengan metode penyiksaan kejinya jelas menunjukkan jauhnya mereka dari kepribadian bangsa Indonesia. Apa kita ingin menciptakan Kamp Penyiksaan Guantanamo kedua di Indonesia,” tegas Nudirman Munir dengan merujuk Kamp Penyiksaan Guantanamo milik AS di Kuba.

“Densus 88 dan Satgas Anti Bom berperan seperti Kopkamtib pada masa Orde Baru dengan melakukan tindakan represif terhadap para aktivis Islam yang berseberangan dengan pemerintah. Saya minta keuangan Densus 88 dan Satgas Anti Bom diaudit, sebab pendanaannya tidak diambilkan dari APBN tetapi dari bantuan asing,” tegas Munarman.
Baca lebih lanjut

Iklan

Surat Terbuka Forum Umat Islam (FUI) ke-II Kepada Komisi III DPR-RI “MENOLAK REKAYASA TERORISME”

Inilah Surat Terbuka Forum Umat Islam kepada DPR-RI ‘Menolak Rekayasa Terorisme’

Bismillahirrahmanirrahiim

Surat Terbuka Forum Umat Islam (FUI) ke-II Kepada Komisi III DPR-RI
“MENOLAK REKAYASA TERORISME”

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Komisi III DPR-RI
dan Anggota Komisi III DPR-RI
Di Senayan Jakarta

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Melanjutkan surat terbuka FUI yang pertama kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI tertanggal 4 Rajab 1431 H/17 Juni 2010 tentang penolakan FUI atas rekayasa terorisme, khususnya berkenaan dengan adanya rekayasa sistematis untuk menangkapi dan membunuhi para aktivis Islam atas nama pemberantasan terorisme sebagaimana dulu rekayasa dengan operasi penumpasan terhadap apa yang dinamakan dengan Komando Jihad dan setelah ditangkapnya KH. Abu Bakar Ba’asyir secara tidak hormat dan keterlaluan pada hari Senin pagi 28 Sya’ban 1431 H/9 Agustus 2010 sepulang pengajian di lapangan Mapolres Banjar Patroman Jawa Barat oleh Tim Densus 88, maka Forum Umat Islam (FUI) menyatakan :

1. Menolak segala bentuk upaya TERORISASI Islam dan Tokoh Islam beserta umatnya.

2. Mengecam penangkapan KH. Abu Bakar Ba’asyir oleh Densus 88 Mabes Polri saat sedang SAFARI DA’WAH di Jawa Barat.

3. Menduga kuat bahwa penangkapan KH. Abu Bakar Ba’asyir merupakan:

a. POLITIK REKAYASA TERORISME karena berbagai rekayasa kasus oleh Polri telah terungkap, seperti Kasus Aan yang dinarkobakan, Kasus Pemulung yang dilinting-ganjakan, kasus Gayus, kasus Bibit-Chandra dan lain-lain.

b. POLITIK PENGALIHAN ISU dari kasus-kasus besar seperti Century, Kenaikan TDL, Pencabutan Subsidi BBM, Rekening Gendut Perwira Polri, Keterlibatan Polri dalam rekayasa berbagai kasus, teror bom elpiji oleh pemerintah kepada masyarakat, dan lain-lain, untuk menutupi ketidakmampuan pemerintahan pimpinan presiden lebay.

c. POLITIK PEMBERANGUSAN gerakan Islam untuk menakut-nakuti para Aktivis Islam yang memperjuangkan penerapan Syariat Islam. Politik pemberangusan ini adalah pesanan asing (kafir harby fi’lan).

4. FUI telah mendapatkan laporan bahwa ada REKAYASA TERORISME yang dimainkan oleh seorang Desertir Brimob yang bernama SUFYAN TSAURI yang telah merekrut dan melatih para tersangka “ PELAKU PELATIHAN MILITER ACEH “ di Mako Brimob Kelapa Dua-Cimanggis-Depok-Jawa Barat sejak tahun 2009. Dan juga bahwa pelatihan di mako Brimob maupun pelatihan militer di Aceh adalah inisiatif Sofyan Tsauri dan dibantu oleh polisi aktif bernama Tatang dan Abdi Tunggal. Keterlibatan Sofyan Tsauri dan dua polisi aktif tersebut sudah diakui oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang kepada media massa, Hal ini jelas menunjukkan bahwa kasus pelatihan militer Aceh tidak ada kaitannya dengan KH. Abu Bakar Ba’asyir.

5. Menuntut pembebasan KH. Abu Bakar Ba’asyir tanpa syarat.

6. Menyerukan kepada Ummat Islam untuk merapatkan Barisan dan memperkokoh Ukhuwwah Islamiyyah, serta melawan segala KEZALIMAN, sekaligus melakukan Pembelaan Hukum terhadap KH. Abu Bakar Ba’asyir sesuai dengan aturan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, Kepada Saudara Ketua beserta Anggota Komisi III DPR-RI kami Forum Umat Islam (FUI) mengimbau dan menyerukan :

1. Agar Saudara Pimpinan & Anggota Komisi III DPR-RI mengambil inisiatif untuk menolak dan menghentikan setiap upaya rekayasa terorisme yang mengorbankan anak bangsa sendiri, terlebih seorang ulama seperti KH. Abu Bakar Ba’asyir. Sebab pembunuhan atas jiwa seorang muslim sangat besar dosanya di sisi Allah SWT. Sebagaimana disebut dalam suatu hadits Nabi Muhammad Saw bersabda: “Sungguh hancurnya dunia dan seluruh isinya adalah lebih remeh bagi Allah SWT daripada dibunuhnya jiwa seorang muslim”. Dan sebagai wakil rakyat Saudara bertanggung jawab untuk mengontrol pemerintah agar melaksanakan kewajiban mereka melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat Islam, terlebih para ulamanya.
Baca lebih lanjut

Seputar Penahanan Ustadz Abu Bakar Baasyir (ABB) II

Yang paling banyak disorot media, bukan hanya alasan penangkapan Ustadz ABu, melainkan juga prosedur penangkapan dan penahanannya.

Berikut kutipan media seputar penahanan Ustadz ABB.

Inilah Kronologi Terorisasi Aceh yang Dipakai untuk Menjerat Ba’asyir

Penangkapan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dikaitkan dengan tudingan terlibat kegiatan terorisme di Aceh. Inilah kronologi terorisasi di Aceh yang didalangi oleh seorang desertir Brimob:

DESEMBER 2008

Israel melakukan agresi terhadap Gaza untuk yang kesekian kalinya tepatnya 27 Desember 2008 sampai 18 Januari 2009. Dalam serangan agresi ini, Israel menggunakan bom phosphor dan senjata kimia lainnya yang melanggar hukum internasional. Atas serangan agresi membabi-buta tersebut dunia merespon dengan mengeluarkan kecaman. Dunia Islam khususnya memberikan reaksi yang keras atas agresi tersebut. FPI sebagai ormas Islam yang berkedudukan di Indonesia merespon dengan mengumumkan membuka posko-posko untuk pendaftaran mujahidin guna dikirim ke Gaza.

JANUARI 2009

FPI Aceh sebagai salah satu ujung tombak dalam organisasi adalah salah satu yang menjadi pelaksana dari program rekruitmen mujahidin tersebut. Secara resmi, DPD FPI Aceh membuka posko pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2009, bertempat di Mushola Nurul Muttaqin, desa Bathoh Banda Aceh dan Pondok Pesantren Darul Mujahidin Lhokseumawe.

Dari hasil pendaftaran tersebut berhasil menjaring sebanyak 125 orang mujahidin untuk dilatih dan kemudian bila memenuhi kriteria dan sesuai kemampuan yang dimiliki organisasi akan diberangkatkan ke Gaza. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 23-27 Januari 2009 di pesantren Darul Mujahidin Lhokseumawe. Pelatihan tersebut berlangsung terbuka dan mendapat liputan dari media lokal khususnya.

Instruktur dalam pelatihan tersebut adalah seorang yang menawarkan diri untuk menjadi pelatih yaitu Sofyan Tsauri, deserter Polisi yang pernah bertugas di Polda Jabar.

FEBRUARI 2009

Para peserta pelatihan di Aceh, yang berjumlah lebih kurang 15 orang datang ke Jakarta untuk persiapan berangkat ke Gaza.

15 Februari 2009, sebagian peserta pelatihan di Aceh yang tengah berada di Jakarta, secara individual tanpa diketahui pimpinan rombongan pergi ke Depok menemui mantan pelatih mereka yaitu Sofyan Tsauri.

21 Februari 2009, selesai persiapan untuk keberangkatan ke Gaza yang ditunda karena berbagai alasan, salah satunya serangan Israel atas Gaza telah berhenti, para mujahidin diminta untuk pulang terlebih dahulu ke Aceh, menunggu instruksi dan perkembangan situasi di Gaza lebih lanjut.

Dari 15 orang mujahidin yang datang ke Jakarta, 5 orang pulang ke Aceh dan 10 orang secara diam-diam, tanpa pemberitahuan ke DPP FPI, pergi ke Depok, rumah tempat tinggal Sofyan Tsauri, mantan pelatih mereka di Aceh.

10 orang tersebut tinggal selama lebih kurang 1 bulan di rumah Sofyan Tsauri dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh Sofyan Tsauri, termasuk uang saku dan biaya makan serta kebutuhan lainnya.

FEBRUARI-MARET 2009

Selama kurun waktu akhir Februari hingga akhir Maret 2009, 10 orang yang berasal dari Aceh tersebut dilatih dan diindoktrinasi oleh Sofyan Tsauri. Adapun salah satu bentuk indoktrinasi tersebut adalah membolehkan cara-cara perampokan untuk membiayai jihad, menyebarkan kebencian dan permusuhan semata-mata atas dasar orang asing.

Adapun pelatihan yang dilakukan adalah melakukan pelatihan menembak dengan menggunakan peluru tajam (peluru asli) di dalam Markas Komando Brimob Kelapa Dua. Masing-masing peserta pelatihan diberikan sekitar 30 hingga 40 peluru tajam untuk latihan menembak tersebut.

Peserta latih juga diberikan uang saku perminggu selama proses pelatihan tersebut.

Dari informasi yang didapatkan peserta latih, Sofyan Tsauri ini secara sengaja meletakkan surat pemecatan dari kepolisian untuk dibaca oleh peserta latih, yang berisi bahwa yang bersangkutan dipecat karena terlibat dalam kegiatan jihad, melakukan poligami dan jarang masuk kerja.

JANUARI 2010

6 orang dari 10 orang yang mengikuti pelatihan di Depok, kediaman Sofyan Tsauri, ikut serta dalam pelatihan militer di Jantho Aceh Besar. Pelatihan kali ini juga difasilitasi oleh Sofyan Tsauri.

FEBRUARI 2010

Pelatihan militer di Jantho Aceh Besar disergap oleh aparat keamanan.

MEI 2010

Pelatihan Militer di Jantho Aceh Besar dihubungkan dengan penggerebekan kelompok Dulmatin di Pamulang, dan diekspos oleh kepolisian dan media massa sebagai pelatihan untuk persiapan kegiatan terorisme.

http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2010/08/13/9145/inilah-kronologi-terorisasi-aceh-yang-dipakai-untuk-menjerat-ba%27asyir/

Baca lebih lanjut

Seputar Penahanan Ustad Abu Bakar Baasyir (ABB)

Ustadz ABB kembali ditahan polisi, dengan tuduhan Terorisme, tuduhan klasik yang berulang-ulang dituduhkan.

Ustadz ABB pernah menjalani 2 kali hukuman.
2 September 2003 : Pengadilan memutuskan hukuman 4 tahun penjara, karena tuduhan Makar dan pelanggaran keimigrasian. Keterlibatan Ba’asyir dalam aksi makar tidak terbukti (dalam persidangan Banding), sehingga hukuman adalah kesalahan pelanggaran keimigrasian.

Berikut kronologi hukuman pertama yang dijalani Ustadz ABB

18 Oktober 2002
Ba’asyir ditetapkan tersangka oleh Kepolisian RI menyusul pengakuan Omar Al Faruq kepada Tim Mabes Polri di Afghanistan juga sebagai salah seorang tersangka pelaku pengeboman di Bali.

31 Januari 2003.
Penahanan Ba’asyir diperpanjang.

27 Februari 2003
Sehari sebelum masa penahanan Ba’asyir berakhir, kejaksaan menyatakan berkas pemeriksaan kasus Ba’asyir lengkap. Polisi menyerahkan dia ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

28 Februari 2003
Penyidik dari Markas Besar Kepolisian RI menyerahkan tersangka Ba’asyir ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ba’asyir tidak lagi dituduh mencoba membunuh Presiden Megawati dan terlibat peledakan bom malam Natal, melainkan dituduh mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah atau makar.

23 April 2003
Sidang perkara makar dengan terdakwa Ba’asyir digelar pertama kalinya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di gedung Badan Meteorologi dan Geofisika, Jakarta Pusat. Ba’asyir diancam pidana 20 tahun, maksimal seumur hidup.

12 Agustus 2003
Kongres Mujahidin II Majelis Mujahidin sepakat mendudukkan kembali Abu Bakar Ba’asyir sebagai Amirul Mujahidin untuk periode 2003-2008.

12 Agustus 2003
Jaksa penuntut umum Hasan Madani menuntut terdakwa Abu Bakar Ba’asyir 15 tahun penjara. Empat dakwaan yang dituduhkan, yaitu makar, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, memalsukan surat, dan selaku orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah.

2 September 2003
Majelis Hakim memutuskan vonis 4 tahun penjara.

10 November 2003
Pengadilan tinggi menurunkan hukuman menjadi 3 tahun penjara. Keterlibatan Ba’asyir dalam aksi makar tidak terbukti. Ia hanya melanggar keimigrasian.

3 Maret 2004
Kasasi Mahkamah Agung menurunkan lagi hukuman Ba’asyir menjadi satu setengah tahun penjara.

Baca lebih lanjut